Pembukaan UUD 1995 , Transparansi , Akuntabilitas

Pembukaan UUD 1945

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

Ä  Ketuhanan Yang Maha Esa,

Ä  kemanusiaan yang adil dan beradab,

Ä  persatuan Indonesia

Ä  kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

Ä  serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

TRANSPARANSI

1 PENDAHULUAN

Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para penelolah manajemen,utamanya manajemen public, untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerintahan berarti Lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan Negara dengan rakyatnya. Jadi, dalam proses transparansi informasi tidak hanya diberikan oleh pengelolah manajemen public tetapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan public.

Transparansi Pemerintahan adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi, utamanya dalam proses pengambilan keputusan.

1.1 Permasalahan

Permasalahan yang akan kita bahas adalah “Adakah jaminan transparansi pemerintahan jika masyarakat aktif dalam memberikan kritikan?”

1.2 Pemecahan Masalah

Jika penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan tertutup dan tidak transparan secara umum akan berdampak pada tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat atau warga Negara, sebagaimana tercantum dalam kontitusi Negara, yaitu percapaian masyarakat yang adil dan makmur.

1.1 Uraian Materi

Adanya keterbukaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi sulit bahkan tidak mungkin untuk menepis dan mengendalikan setiap informasi yang masuk. Dengan demikian, era keterbukaan secara tidak langsung akan mengakibatkan mengecilnya ruang dan waktu. Negara dituntut untuk lebih aktif dalam rangka menyaring dan mengendalikan setiap informasi yang masuk.

Keterbukaan adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas. Keterbukan merupakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Di samping itu, keterbukaan juga akan mengakibatkan batas-batas teritorial suatu negara menjadi kabur. Kecanggihan teknologi dan informasi membuat batas-batas teritorial suatu negara menjadi tidak berarti. Seseorang akan dengan mudah memberikan dan menerima informasi sesuai dengan keinginannya. Pada akhirnya keterbukaan akan mengakibatkan hilangnya diferensiasi (perbedaan) sosial.
Akan tetapi, keterbukaan akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di suatu negara. Di lihat dari aspek sosial budaya, keterbukaan akan memberikan ruang gerak bagi masuknya budaya-budaya barat yang sama sekali berbeda dengan budaya masyarakat Indonesia. Dilihat dari aspek ideologi, keterbukaan akan memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi-ideologi dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian suatu bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, munculnya era keterbukaan akan membawa dampak yang sangat buruk apabila kita tidak dapat mempersiapkan diri. Keterbukaan dalam pengertian sikap dan perilaku yang dilakukan pemerintah dewasa ini merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari. Sebagai contoh adalah keterbukaan arus informasi di bidang hukum. Keterbukaan arus informasi di bidang hukum penting agar setiap warga negara mendapatkan suatu jaminan keadilan.

Sikap keterbukaan juga menuntut komitmen masyarakat dan mentalitas aparat dalam melaksanakan peraturan tersebut. Kesiapan infrastruktur fisik dan mental aparat sangat menentukan jalannya “jaminan keadilan”.

Dalam mewujudkan suatu pemerintahan atau kepemerintahan yang demokratis maka hal yang paling utama yang harus diwujudkan oleh pemerintah adalah transparansi (keterbukaan).

Adapun indikasi dari suatu pemerintahan atau kepemerintahan yang transparan (terbuka) adalah apabila di dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan. Berbagai informasi harus disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Kepemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju ke pemerintahan yang korup, otoriter, atau diktator.

Akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan diantaranya:

Ø  kesenjangan antara rakyat dan pemerintah akibat krisis kepercayaan

Ø  menimbulkan prasangka yang tidak baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Ø  pemerintah tidak berani bertanggungjawab kepada rakyat

Ø  tidak adanya partisipasi dan dukungan rakyat sehingga menghambat proses

Ø  pembangunan nasional

Ø  hubungan kerjasama internasional yang kuarang harmonis

Ø  ketertinggalan dalam segala bidang.

Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris accountability yang berarti pertanggunganjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggunganjawaban. Akuntabilitas (accountability) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggung jawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggung jawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.

Pengertian akuntabilitas menurut Lawton dan Rose dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good corporate governance berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris. Prinsip akuntabilitas menuntut 2 (dua) hal, yaitu : 1) kemampuan menjawab dan 2) konsekuensi. Komponen pertama (istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah digunakan dan apa yang telah tercapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Akuntabilitas, sebagai salah satu prasyarat dari penyelenggaraan negara yang baru, didasarkan pada konsep organisasi dalam manajemen, yang menyangkut :

Ä  Luas kewenangan dan rentang kendali (spand of control) organisasi.

Ä  Faktor-faktor yang dapat dikendalikan (controllable) pada level manajemen atau tingkat kekuasaan tertentu.

Pengendalian sebagai bagian penting dari masyarakat yang baik saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa pengendalian tidak dapat berjalan dengan efesien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik, demikian pula sebaliknya. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun unit organisasi yang seharusnya dapat diukur dan diidentifikasikan secara jelas. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari karyawan organisasi sehingga tercapai kelancaran dan keterpautan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Profesionalisme

Tuntutan atas profesionalisme, sebagai suatu faham dan konsep idealisme profesional, sering dijadikan tuntutan terhadap keberadaan pegawai di lingkungan birokrasi pemerintahan. Namun pemahaman akan profesionalisme itu sendiri masih belum jelas dan belum ada standar penilaiannya. Sebutan “Profesionalisme” itu sendiri berasal dari kata “profesi”. Jadi, berbicara tentang profesionalisme tentu mengacu pada pengertian profesi, sebagai suatu bidang pekerjaan.

Dalam hal profesi tiy, Mc Cully (1969) (dalam Rusyan, 1990 : 4) mengatakan sebagai : “ Vocation an which professional knowledge of some department a learning science is used in its application to the other or in the practice of an art found it “.

Dari pengertian itu dapat disarikan bahwa dalam suatu pekerjaan yang bersifat professional dipergunakan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual, yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian secara langsung dapat diabadikan bagi kemaslahatan orang lain. Faktor penting dalam hal ini adalah intelektualitas yang di dalamnya tercakup satu atau beberapa keahlian kerja yang dianggap mampu menjamin proses pekerjaan dan hasil kerja yang professional, atau tercapainya nilai-nilai tertentu yang dianggap ideal menurut pihak yang menikmatinya.

Soedijarto (1990:57) mendefinisikan profesionalisme sebagai perangkat atribut-atribut yang diperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai dengan standar kerja yang diinginkan. Dari pendapat ini, sebutan standar kerja merupakan faktor pengukuran atas bekerjanya seorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas.

Sementara itu Philips (1991:43) memberikan definisi profesionalisme sebagai individu yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut.

Berdasarkan kedua pendapat diatas, terdapat sejumlah faktor dominan dalam mempersoalkan profesionalisme dikalangan pegawai, ialah :

1.      Kapasitas intelektual pegawai yang relevan dengan jenis dan sifat pekerjaannya. Kapasitas intelektual ini tentu berhubungan dengan jenis dan tingkat pendidikan yang menjadi karakteristik pengetahuan dan keahlian seseorang dalam bekerja.

2.      Standar kerja yang sekurang-kurangnya mencakup prosedur, tata cara dan hasil akhir pekerjaan.

3.      Standar moral dan etika dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

Hal ketiga inilah yang sulit dirumuskan dan dinyatakan secara utuh, karena proses aktualisasinya tidak hanya ditentukan oleh sifat dan watak seseorang, tetapi ditentukan juga oleh system nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan kerja.

Sebagai contoh, seseorang yang berwatak jujur dapat berubah menjadi pribadi yang korup, karena system nilai yang berlaku di lingkungan kerjanya memang system nilai yang korup.

Makalah Study Tour Jogjakarta

KATA PENGANTAR

             Puji syukur kehadirat Tuhan yang maha esa , atas segala rahmat dan hidayahnya , sehingga kami bisa menyelesaikan laporan tentang Studi Banding ke Jogjakarta dan Solo tepatnya pada Perusahaan Sritex dan Kraton Yogyakarta.

Melalui kata pengantar ini kami lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman bila mana isi laporan ini ada kekurangan dan ada tulisan yang kami buat kurang tepat atau menyinggu perasaan pembaca.

Dengan ini kami mempersembahkan laporan ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga allah SWT memberkahi laporan ini sehingga dapat memberikan manfaat.

Jakarta ,     Oktober 2012

penulis

DAFTAR ISI

·       Cover………………………………………………………………………………………….1

·       Kata Pengantar…………………………………………………………………………..2

·       Daftar Isi…………………………...............................................................3

·       Bab 1     :

ñ         Pendahuluan ………………………….………………………………………….….4

·       Bab 2     :

ñ         Pembahasan  :

o   II. 1. PT. Sritex………………………….……………………………………5

o   II. 2. Kraton Yogyakarta……………………….............................8

·       Penutup……………………………………………………………………………………11

Bab I`

Pendahuluan

A.     Latar Belakang

Latar belakang dari pelaksanaan Studi Tour ke Jogja dan Solo merupakan salah satu kegiatan pendidikan yang di lakukan dengan mengunjungai objek-objek perusahaan ( PT. Sritex ). Selain itu juga mengunjungi tempat-tempat bersejarah ( Kraton Yogyakarta ).

B.      Rumusan Masalah

Masalah yang dibahas di laporan ini yaitu tentang sejarah di bangunnya PT. Sritex dan Sejarah Kraton Yogyakarta.

C.      Tujuan Study Tour

Study Tour di laksanakan dengan maksud agar para siswa mengetahui paham tentang tempat-tempat sejarah,sistem produksi, sistem pemasaran, administrasi, sistem akuntansi, serta segala sesuatu yang terjadi di suatu perusahaan melalui pengamatan secara langsung.

Dengan demikian para siswa dapat mengetahui, memahami, dan mengkaji seperti apakah dunia industry dan tempat sejarah itu sebenarnya. Dengan demikian maka para siswa diharap dapat memTourkanya dengan ilmu pengetahuan yang selama ini di dapatkandi bangku sekolah.

D.     Manfaat Study Tour

Manfaat dari Study Tour antara lain :

·         menambah ilmu pengetahuan

·         menambah wawasan yang umum dan luas

·         mempererat keakraban teman sekolah

·         Mempersiapkan siswa untuk mampu memilih karier, maupun kompetensi dan mengembangkan diri untuk mencapai taraf hidup yanglebih baik.

II. 1. PT. SRITEX

A. SEJARAH BERDIRINYA PERUSAHAN

SRITEX berdiri pada tahun 1987 di daerah Solo dan masih merupakan perusahan Tekxtil yang kecil dan dengan peralatan yang masih sederhana.Proses produksinya masih bersifat tradisional.Pada saat itu luas perusahaan masih sempit kurang lebih 3500 meter  persegi. dan baru memiliki satu unit mesin Finishing (mesin peyempurnakain).Pendiri perusahaan ini adalah Bapak Lukminto. Alasan beliau mendirikan perusahaan Textile di Solo adalah karena pada saat itu semua pabrik tenun yang ada di Solo jika hendak mengambil bahan baku maka harus mengambilnya di daerah Bandung dan tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama, banyak biaya, sehingga akan memperbesar harga pokok textile itu sendiri.Pada tahun 1993 pemerintah daerah Solo tidak mengijinkan lagi pendirian perusahaan di daerah itu karena daerah tersebut penduduknya sudah semakin padat dan dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan keadaan penduduk daerah tersebut. Akhirnya bapak Lukminto harus memindahkan perusahaannya kesuatu daerah dekat Solo. Dia bertekad mendirikan perusaan textile yang lebih maju dan modern, dan akhirnya beliau mencari tempat untuk itu dan pada 1994 beliau memindahkan perusahaan ke Desa Sukoharjo. Pada saat itu luas perusahaannya baru kurang lebih 5.500 meter persegi dan jumlah karyawannya 2000 orang.

B. PERALATAN/MESIN UNTUK PRODUKSI

Pada tahun 1989 PT Sritex menambah satu unit mesin baru dan lebih modern. PT Sritex menggunakan peralatan-peralatan yang modern seperti mesin pemintal, mesin Pertenunan, mesin Finishing mesin Printing, dan mesin Garment.

1. Mesin Pemintal

Jumlah mesin pemintal pada perusahaan ini berjumlah 3 unit. Mesin ini berfungsi untuk memproses bahan baku kapas menjadi benang.Kapasitas produksi mesin ini sekitar 6500 Balt perbulan (1 balt = 400lbs).

2. Mesin Pertenun

Mesin berjumlah 5 unit . mesin ini berfungsi sebagai alat untuk memproses benang menjadi kain dan 2 mesin digunakan untuk memproduksi kain jet dan jeans. Kapasitas Produksi mesin ini kuranglebih 7,5 juta meter perbulan.

3. Mesin Finishing

Pada perusahaan textile ini jumlah mesin finishing berjumlah 3unit. Mesin ini berfungsi untuk memproses penyempurnaan kain.

4. Mesin Printing

Mesin berjumlah 3 unit. Mesin ini berfungsi untuk memberi corak ataumotif.

5. Mesin Garment

Jumlah mesin Garment pada perusahaan ini berjumlah 2 unit. Mesin ini berfungsi untuk memproduksi pakaian jadi dengan menggunakan2900 mesin jahit.

C. SUMBER DAYA MANUSIA

PT SRITEX memiliki 100Ha lahan dan mempunyai 20.000 karyawan yang kebanyak adalah karyawan wanita. Mengenai jam kerja yang di pakai PTSritex yaitu digolongkan menjadi 3 jam kerja (Shift) :

1.       Pukul 07.00 sampai dengan 14.00 untuk jam kerja pagi (Shift 1)

2.       Pukul 14.00 sampai dengan 22.00 untuk jam kerja malam (Shift 2)

3.       Pukul 22.00 sampai dengan 07.00 untuk jam kerja malam (Shift 3)

Di perusahaan ini telah ada KKB (Kesepakatan Kerja Bersama ) yang berisikan dan kewajiban antara pengusaha dan karyawan. KKB ditandatangani oleh kepala kantor tenaga kerja setempat.PT SRITEX telah berusaha mengikuti peraturan yang berlaku seperti UMR yaitu Rp 3.400,- perhari dengan 7 jam kerja sesuai dengan ketentuan menteri tenaga kerja. Kesejahteraan karyawan PT Sritex pun telah diusahakan untuk dipenuhi seperti adanya JAMSOSTEK, adanya jatah makan dan diberikan seragam 2 stel pertahun. PT Sritex menyediakan tempat tinggal untuk karyawan dengan membangun rumah tipe RSS (RUMAH SEJAHTERA SRITEX).Dengan demikian PT SRITEX telah membantu dan melaksanakan program pemerintah yaitu telah menguarangi pengangguran dan menambah pendapatan.

D. PRODUKSI DAN PEMASARAN

PT SRITEX telah menaikkan produksinya untuk ekspor luar negeri yang bersifat non migas dan menaikan sandang dalam negeri hasil produksi PT SRITEX ini 9 juta meter kain perbulan dan Garment/pakaian jadi dihasilkan 72.000 perbulan.Dari hasil tersebut 70% adalah untuk ekspor luar negeri dan 30% adalah untuk dalam Negeri. Mengenai tujuan ekspor adalah ke seluruh dunia dengan pasar utamanya antara lain Singapura, Malaysia, Dubai, Saudi Arabia,Taiwan, Swedia, Perancis, Yugolavia, dan Jepang. Pemasukan atau penghasilan dari hasil penjualan oleh PT SRITEX adalah mencapai 20 hingga 25 Milyar perbulan. Dengan demikian jelaslah bahwa perusahaan Textile PT SRITEX merupakan perusahaan terbesar di Asia Tenggara.

E. PRESTASI SRITEX

Kapasitas produksi Sritex tidak hanya terbatas pada produk seragam militer. Sritex memproduksi perlengkapan militer untuk negara-negara di seluruh penjuru dunia.

Prestasi kami tidak hanya meliputi aspek bisnis semata. Sritex telah empat kali memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas prestasinya di beberapa kategori berikut:

• Penyelenggaraan Upacara Bendera dengan jumlah partisipan terbanyak (1995) dan sebagai perusahaan yang paling rutin mengadakan upacara bendera setiap bulan di tanggal 17 (2007).
• Mendesain lebih dari 300.000 motif kain (2007).
• Memproduksi seragam militer untuk 16 negara (2007).

II. 2. KERATON YOGYAKARTA

A. Sejarah Keraton Yogyakarta

Keraton Yogyakarta dibangun pada tahun 1756 Masehi (beberapa bulan setelah Perjanjian Giyanti yang dilaksanakan pada 13 Februari 1755) atau tahun Jawa 1682 oleh Pangeran Mangkubumi Sukowati yang memiliki gelar Sri Sultan Hamengku Buwono I.

Sebelum menempati Kraton Yogyakarta yang ada saat ini, Sri Sultan Hamengku Buwono I atau Sri Sultan Hemengku Buwono Senopati Ingalogo Ngabdulrahman Sayidin Panotogomo Kalifatullah tinggal di Ambar Ketawang Gamping, Sleman. Lima kilometer di sebelah barat Kraton Yogyakarta.

Pada awalnya, ada beberapa versi, lokasi Keraton Yogyakarta adalah bekas pesanggrahan yang bernama Garjitawati. Fungsi Pesanggrahan Garjitawati adalah tempat peristirahatan iring-iringan jenazah raja-raja Mataram (Kartasura dan Surakarta) yang akan dimakamkan di Makam Imogiri.

Sedangkan versi lain menyebutkan bahwa lokasi Keraton Yogyakarta adalah sebuah mata air yang bernama Umbul Pacethokan, terletak di tengah hutan Beringan.

Dari Ambar Ketawang Ngarso Dalem menentukan ibukota Kerajaan Mataram di Desa Pacetokan. Sebuah wilayah yang diapit dua sungai yaitu sungai Winongo dan Code. Lokasi ini berada dalam satu garis imajiner Laut Selatan, Krapyak, Kraton, dan Gunung Merapi.

Tata ruang dan arsitektur umum

Arsitek kepala istana ini adalah Sultan Hamengkubuwana I, pendiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Keahliannya dalam bidang arsitektur dihargai oleh ilmuwan berkebangsaan Belanda, Theodoor Gautier Thomas Pigeaud dan Lucien Adam yang menganggapnya sebagai "arsitek" dari saudara Pakubuwono II Surakarta". Bangunan pokok dan desain dasar tata ruang dari keraton berikut desain dasar landscape kota tua Yogyakarta diselesaikan antara tahun 1755-1756. Bangunan lain di tambahkan kemudian oleh para Sultan Yogyakarta berikutnya. Bentuk istana yang tampak sekarang ini sebagian besar merupakan hasil pemugaran dan restorasi yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono VIII (bertahta tahun 1921-1939).

Tata ruang

Koridor di Kedhaton dengan latar belakang Gedhong Jene dan Gedhong Purworetno.

Dahulu bagian utama istana, dari utara keselatan, dimulai dari Gapura Gladhag di utara sampai di Plengkung. Nirboyo di selatan. Bagian-bagian utama keraton Yogyakarta dari utara ke selatan adalah: Gapura Gladag-Pangurakan; Kompleks Alun-alun Ler (Lapangan Utara) dan Mesjid Gedhe (Masjid Raya Kerajaan); Kompleks Pagelaran, Kompleks Siti Hinggil Ler, Kompleks Kamandhungan Ler; Kompleks Sri Manganti; Kompleks Kedhaton; Kompleks Kamagangan; Kompleks Kamandhungan Kidul; Kompleks Siti Hinggil Kidul (sekarang disebut Sasana Hinggil); serta Alun-alun Kidul (Lapangan Selatan) dan Plengkung Nirbaya yang biasa disebut Plengkung Gadhing.

Bagian-bagian sebelah utara Kedhaton dengan sebelah selatannya boleh dikatakan simetris. Sebagian besar bagunan di utara Kompleks Kedhaton menghadap arah utara dan di sebelah selatan Kompleks Kedhaton menghadap ke selatan. Di daerah Kedhaton sendiri bangunan kebanyakan menghadap timur atau barat. Namun demikian ada bangunan yang menghadap ke arah yang lain.

Selain bagian-bagian utama yang berporos utara-selatan keraton juga memiliki bagian yang lain. Bagian tersebut antara lain adalah Kompleks Pracimosono, Kompleks Roto Wijayan, Kompleks Keraton Kilen, Kompleks Taman Sari, dan Kompleks Istana Putra Mahkota (mula-mula Sawojajar kemudian di nDalem Mangkubumen). Di sekeliling Keraton dan di dalamnya terdapat sistem pertahanan yang terdiri dari tembok/dinding Cepuri dan Baluwerti. Di luar dinding tersebut ada beberapa bangunan yang terkait dengan keraton antara lain Tugu Pal Putih, Gedhong Krapyak, nDalem Kepatihan (Istana Perdana Menteri), dan Pasar Beringharjo.

Arsitektur umum

Secara umum tiap kompleks utama terdiri dari halaman yang ditutupi dengan pasir dari pantai selatan, bangunan utama serta pendamping, dan kadang ditanami pohon tertentu. Kompleks satu dengan yang lain dipisahkan oleh tembok yang cukup tinggi dan dihubungkan dengan Regol yang biasanya bergaya Semar Tinandu. Daun pintu terbuat dari kayu jati yang tebal. Di belakang atau di muka setiap gerbang biasanya terdapat dinding penyekat yang disebut Renteng atau Baturono. Pada regol tertentu penyekat ini terdapat ornamen yang khas.

Bangunan di tiap kompleks biasanya berbentuk/berkonstruksi Joglo atau derivasi/turunan konstruksinya. Joglo terbuka tanpa dinding disebut dengan Bangsal sedangkan joglo tertutup dinding dinamakan Gedhong (gedung). Selain itu ada bangunan yang berupa kanopi beratap bambu dan bertiang bambu yang disebut Tratag. Pada perkembangannya bangunan ini beratap seng dan bertiang besi.

Permukaan atap joglo berupa trapesium. Bahannya terbuat dari sirap, genting tanah, maupun seng dan biasanya berwarna merah atau kelabu. Atap tersebut ditopang oleh tiang utama yang di sebut dengan Soko Guru yang berada di tengah bangunan, serta tiang-tiang lainnya. Tiang-tiang bangunan biasanya berwarna hijau gelap atau hitam dengan ornamen berwarna kuning, hijau muda, merah, dan emas maupun yang lain. Untuk bagian bangunan lainnya yang terbuat dari kayu memiliki warna senada dengan warna pada tiang. Pada bangunan tertentu (misal Manguntur Tangkil) memiliki ornamen Putri Mirong, stilasi dari kaligrafi Allah, Muhammad, dan Alif Lam Mim Ra, di tengah tiangnya.

Untuk batu alas tiang, Ompak, berwarna hitam dipadu dengan ornamen berwarna emas. Warna putih mendominasi dinding bangunan maupun dinding pemisah kompleks. Lantai biasanya terbuat dari batu pualam putih atau dari ubin bermotif. Lantai dibuat lebih tinggi dari halaman berpasir. Pada bangunan tertentu memiliki lantai utama yang lebih tinggi. Pada bangunan tertentu dilengkapi dengan batu persegi yang disebut Selo Gilang tempat menempatkan singgasana Sultan.

Ø  Pangsal dan fungsinya

v  Pangsal Pangeran       : untuk menggelar pagelaran atau pertunjukkan,

                                      dan untuk jalannya upacara Garabeg .

v  Pangsal pangapit        : untuk tempat tunggu Senopati Pangapit .

v  Pangsal Pengrawit      : untuk melantik Perdana Menteri.

v  Pangsal Siti Hinggit     : untuk tempat pelantikkan sultan.

v  Pangsal Witono           : untuk menaruh tempat pusaka.

Ø  10 Nama Prajurit:

1.      Prajurit Nyupra

2.      Prajurit  Jaka Karya

3.      Prajurit Dhaeng

4.      Prajurit Mugis

5.      Prajurit Wira Praja

6.      Prajurit  Mantri Jero

Prajurit yang ditugaskan khusus dalam istana .

7.      Prajurit Ketanggang

8.      Prajurit Prawitama

9.      Prajurit Surakarsa

10.  Prajurit Patang Puloh

 

Penutup

A.     Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

·         PT. Sritex adalah contoh perusahaan textile yang maju yang ada di Indonesia tepatnya di desa Sukoharjo dan memproduksi hingga ke luar negeri.

·         Kraton Yogyakarta merupakan tempat bersejarah yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi Sukowati yang memiliki gelar Sri Sultan Hamengku Buwono I dan merupakan  tempat peristirahatan iring-iringan jenazah raja-raja Mataram.

B.      Saran

Kami menyadari dalam pembuatan laporan ini banyak di temui kesulitan , oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik agar kami dapat menyempurnakan laporan ini.